Ketua DPRD Kuansing Digugat Anggotanya ke PTUN, Ada Apa?

  • Whatsapp

TELUKKUANTAN, (DETIK12.com) – Salah satu anggota DPRD Kuansing yang tergabung dalam belasan anggota lima fraksi di DPRD yang menolak alat kelengkapan dewan (AKD) rupanya telah melakukan gugatan resmi terhadap Ketua DPRD Kuansing di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru.

Read More

Berdasarkan data seluruh perkara di PTUN Pekanbaru, tanggal register tertanda pada 28 Juni 2022 yang lalu, dengan nomor perkara 32/G/2022/PTUN/PBR.

Sedangkan nama penggugat yang tertera Gusmir Indra yang diketahui anggota Fraksi Gerindra DPRD Kuansing dan yang menjadi tergugat Ketua DPRD Kabupaten Kuansing.

Gusmir Indra yang dikonfirmasi awak media, membenarkan adanya gugatan tersebut di PTUN. Namun dia enggan membeberkan alasan dirinya untuk melakukan penggugatan terhadap Ketua DPRD Kuansing.

”Yang ke PTUN sudah. Namun untuk komentar yang lain-lain kita belum bisa. Karena belum ada rapat dan belum dapat arahan dari Juprisal selaku ketua Koalisi dan Wakil Ketua Darwis,” ujar Gusmir.

Sementara, Juprisal selaku Ketua Koalisi 5 Fraksi yang menentang AKD itu saat ditanya media mengaku belum bisa memberikan komentar karena masih dalam perjalanan, namun berjanji akan memberikan komentar beberapa waktu nanti.

”Saya masih di jalan. Untuk sekarang belum bisa berkomentar. Nanti saya hubungi lagi ya,” jawab Juprisal.

Sementara Ketua DPRD Kuansing Adam Sukarmis saat dikonfirmasi kemarin mengaku belum tahu tentang dirinya yang digugat oleh anggotanya di PTUN Pekanbaru.

”Saya belum tahu. Karena belum ada surat pemberitahuan terkait hal itu ke kantor,” jelas Adam.

Namun, usai gugatan di PTUN Pekanbaru oleh anggotanya itu, Ketua DPRD Kuansing malah mengeluarkan surat imbauan yang isinya mengajak para wakil rakyat dari 5 fraksi penentang AKD atau yang sering disebut Koalisi Sanjai itu agar kembali ngantor dan tertuang dalam surat nomor 170/DPRD-KS/PP/65 tertanggal 5 Juli 2022 perihal Permintaan Sikap kepada lima fraksi, Fraksi PAN, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, dan Sekretaris Fraksi PKS- Hanura.

“Karena banyak agenda yang akan kita laksanakan, kepentingan rakyat harus kita nomor satukan. Mari kembali ke kantor. Ini demi memperjuangkan aspirasi masyarakat kita,” ajak Adam yang dihubungi wartawan pasca pengiriman surat tersebut, Rabu (6/7/2022).

Ketua DPRD Kuansing mengajak para wakil rakyat dari Koalisi Sanjai itu agar kembali ke kantor yang dituangkannya dalam surat nomor 170/DPRD-KS/PP/65 tertanggal 5 Juli 2022 perihal permintaan sikap kepada lima fraksi, Fraksi PAN, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, dan Sekretaris Fraksi PKS- Hanura.

Di dalam surat tersebut, Adam mempertanyakan apakah kelima fraksi sudah bersedia menghadiri atau mengikuti seluruh agenda kegiatan di DPRD Kuansing.

Permintaan sikap ini disampaikan Adam tampaknya untuk menyikapi kondisi yang kini terjadi pasca persoalan hukum yang dialami para wakil rakyat yang tergabung dalam Koalisi Sanjai.

Ya, persoalan hukum muncul mendera para wakil rakyat dari Gerindra, Demokrat, PAN, PDIP dan Hanura ini dikarenakan mereka mengirim surat tertulis kepada pimpinan DPRD Kuansing, bahwa mereka tidak akan mengikuti agenda di DPRD Kuansing pasca pemilihan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kuansing sisa masa jabatan 2019-2024.

Implikasi dari surat tersebut tentu adalah persoalan hukum, karena mereka terindikasi mengambil hak keuangannya meski telah menyatakan tidak akan melaksanakan tupoksi DPRD Kuansing secara tertulis yang ditandatangani pimpinan fraksi di atas materai.

Hal inilah yang membuat Ketua DPRD Kuansing Adam mengirimkan surat permintaan sikap, apakah kelima fraksi sudah bersedia menghadiri atau mengikuti agenda kegiatan DPRD. Surat tersebut tentu adalah bentuk ajakan agar mereka kembali bekerja sesuai tupoksi.

“Selaku pimpinan, saya tentu tidak ingin anggota ada persoalan hukum seperti ini. Sekarang, saya yang berinisiatif mengajak mereka. Karena kalau ditunggu mereka mencabut surat, tak mungkin. Buktinya mereka menggugat hasil pembentukan AKD kemarin. Tapi. Itu sudahlah. Biarlah prosesnya berjalan. Kita tunggu ketetapan hukum final. Dan sekarang, ayo kita kembali bekerja,” ajak Adam.***

Related posts