DUMAIUMUM

Laporan FAP-Tekal Terhadap Walikota Dumai H Paisal SKM di Polda Riau Masih Dalam Proses

×

Laporan FAP-Tekal Terhadap Walikota Dumai H Paisal SKM di Polda Riau Masih Dalam Proses

Share this article

DUMAI, (Detik12.com)– Kasus pecemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Walikota Dumai H Paisal SKM MARS terhadap Forum Aksi Peduli Tenaga Kerja Lokal (FAP-Tekal) dengan sebutan Penyangak masih dalam proses di Polda Riau.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Hery Murwono mengatakan, saat ini laporan kasus pecemaran nama baik tersebut masih dalam proses penyidikan oleh tim penyidik Ditreskrimum.



“Masih dalam proses tim penyidik. Kita tunggu saja hasil penyelidikan. Terlapor dan saksi nantinya akan dipanggil untuk diambil keterangannya,” terang Kabid Humas Kombes Pol Hery.

Seperti diketahui, kasus yang menjerat H Paisal SKM tersebut terjadi beberapa waktu lalu. Perkataan yang disampaikan sang walikota itu tersebar dalam video. Dalam video itu, Walikota Dumai secara terang-terang mengatakan, “bawa surat kemari bisa saya tanda tangan, kita suruh kemari. Bilang sama dia, penyangat itu. Kalian yang menjadi korban,” kata H Paisal yang didampingi seorang ASN dan seorang pria berpakaian biasa dalam video yang diterima Detik12.com.

Perkataan seperti ini seharusnya tidak diutarakan oleh sang pemimpin. Tak layak seorang pemimpin yang mengucapkan kata-kata seperti itu. Ucapan H Paisal tersebut sekarang ini menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat Kota Dumai.

Sementara itu, Ketua FAP Tekal Dumai Ismunandar, mengecam ucapan Walikota Dumai, H Paisal SKM MARs, yang dianggap pria yang biasa disapa Ngah Nandar telah melukai hati, merendahkan perjuangan tenaga kerja lokal, dan berpotensi memicu konflik.

Selain itu, perkataan walikota tersebut juga membuat keluarganya malu dengan tetangga. “Istri saya malu dengan perkataan walikota tersebut,” kata Ismunandar.

Ismunandar juga mengatakan, ucapan Walikota Dumai yang menyebut FAP-Tekal sebagai “penyangak” sangat tidak pantas. Menurutnya, ucapan tersebut tidak mencerminkan sikap seorang kepala daerah yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

“Sangat disayangkan ucapan hinaan dari seorang kepala daerah yang sangat melukai hati pejuang-pejuang TEKAL yang selama ini selalu ikhlas dan komitmen dalam memperjuangkan dan melindungi hak tenaga kerja lokal,” kata Ismunandar kepada awak media beberapa waktu yang lalu.

Ismunandar menjelaskan, FAP-Tekal merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja lokal. Organisasi ini telah banyak membantu pemerintah dalam memperjuangkan hak-hak tenaga kerja lokal, termasuk dalam kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 17 pekerja PT.RRP & PT.BRA di area kerja PT.PHR Dumai.

“Apa lagi sekarang kami sudah berminggu-minggu bersama-sama memperjuangkan hak keberlangsungan kerja terhadap 17 pekerja PT.RRP & PT.BRA di area kerja PT.PHR Dumai,” kata Ismunandar.

Ismunandar menegaskan, FAP-Tekal tidak akan pernah diam dan akan terus melawan atas ucapan Walikota Dumai yang dianggapnya telah melukai hati dan merendahkan perjuangan tenaga kerja lokal.

“Kami tidak mudah diprovokasi dengan ucapannya dan kami memutuskan untuk menjawab tantangan dan hinaan dari Walikota dumai dengan membawa perkara ini ke jalur hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia,” kata Ismunandar.

Ismunandar mengatakan, pihaknya telah membentuk tim advokasi dan tim lain untuk persiapan membuat laporan resmi ke wilayah hukum Polres Dumai.

“Kami tak kan pernah diam dan kami akan terus melawan karena ucapan dari seorang kepala daerah sangat melukai hati dan merendahkan perjuangan kawan kawan di tekal yang selama ini telah banyak membantu kinerja pemerintah di bidang Ketenagakerjaan,” kata Ismunandar.

Ismunandar juga meminta kepada masyarakat luas untuk mendukung perjuangan FAP-Tekal dalam memperjuangkan hak-hak tenaga kerja lokal.

“Kami meminta kepada masyarakat luas untuk mendukung perjuangan kami dalam memperjuangkan hak-hak tenaga kerja lokal. Kami tidak akan pernah menyerah dalam memperjuangkan hak-hak tenaga kerja lokal,” tambah Ismunandar.***