DUMAI, Detik12.com – Pemerintah Kota Dumai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) soal Pengendalian Inflasi Daerah melalui Zoom Meeting bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah kota Dumai (Sekda) H.Indra Gunawan S.IP.,M.Si, mewakili Walikota Dumai, Paisal SKM MARS, bertempat di Lantai lll Kantor Walikota Dumai, Senin (07/11/2022).
Selain Sekda, tampak hadir Dandim 0320 Dumai Letkol Arh Hermansyah Tarigan SE, Kapolres Dumai AKBP Nurhadi Ismanto SH, S.I.K, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, Nurzerwan, Kabid Ketahanan Pangan Kota Dumai Neny Diani, Perwakilan Bulog Kota Dumai, Faisal F, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai, Fauzi beserta
Staf Dinas Perdagangan dan Dinas Sosial Kota Dumai.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. Drs.H.Muhammad Tito Karnavian M.A.,Ph.D, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate dan Kabupaten Sumba Timur merupakan daerah yang mengalami deflasi.
“Kita harus belajar bagaimana Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate dan Kabupaten Sumba Timur bisa menghadapi Inflasi menjadi Deflasi saat ini. Adakan terus Pasar murah di setiap Kabupaten, Kota di daerah untuk menekan Angka Inflasi. Ini tentunya peran Pemerintah Daerah (Pemda),” ungkap Tito.
Selanjutnya Tito Karnavian mengatakan, bahwa untuk Kota Sumatra yang mengalami inflasi yang paling tinggi adalah Kota Padang sedangkan untuk Daerah Jawa yang paling tinggi inflasi adalah Kota Serang, dan daerah Timur NTT adalah Kota Kupang, dari Kaltara adalah Kabupaten Bulungan yang mengalami Inflasi.
Mantan Kapolri itu menambahkan ada 61 Kota atau Kabupaten mengalami Deflasi pada bulan Oktober ini dari 90 Kota atau Kabupaten yang diambil Sampel, oleh karena itu Mendagri ini menginstruksikan Pemda untuk terus galakkan pasar murah.
Sementara itu, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Purwo Sudaryanto, menyampaikan bahwasanya TNI siap bersinergi dengan pemerintah daerah maupun Pusat dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. “Pada Intinya Bahwa TNI Mendukung Semua Program Pemerintah Daerah dan Pusat,” tandasnya.
Lebih lanjut Purwo Sudaryanto menambahkan, TNI terus membantu Pemerintah Daerah dan Program Daerah, terutama tentang Ketahanan Pangan.” Kami dari TNI telah Melakukan MoU dengan Menteri Pertanian,” sebutnya.
Sedangkan menurut paparan Satgas Pangan Bareskrim Polri Brigjend Pol Wisnu Hermawan Pebruanto, SIK, MH, mengatakan, Polri telah mendukung penuh program pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional dan sejak tahun 2017 sudah membentuk Satgas pangan yang bernaung di bareskrim Polri.**
