Siap siap, PT RUj Bakal Dilaporkan ke Kemen LHK Ri

  • Whatsapp

Detik12.com- Adanya perkebunan sawit berskala besar yang diduga berada dalam areal konsesi PT Ruas Utama Jaya menimbulkan tanda tanya. Selain menyalahi aturan, anak perusahaan Sinar Mas Group itu terkesan juga melakukan pembiaran. Terkait hal itu, LSM Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah (PEMUDA) bakal melakukan kajian dan menyiapkan bahan laporan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia.

PENGURUS Pusat LSM Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah (PEMUDA), Fernandes Felix Panggabean menegaskan perusahaan pemegang izin bertanggungjawab penuh dalam mengamankan lahan negara yang mereka kelola. Termasuk dari adanya upaya penggunaan lain dari pihak-pihak yang ingin menggarap lahan tersebut.

Read More

” Kita sedang pelajari. Jika terbukti perkebunan besar kelapa sawit itu berada di lahan konsesi PT Ruas Utama Jaya, kita akan segera laporkan ke Kementrian LHK di Jakarta,” tegas Fernandes Felix Panggabean melalui sambungan telpon seluler, Jumat (23/09/22).

Pengurus Pusat LSM PEMUDA yang akrab disapa dengan panggilan Felix ini juga meminta pemerintah pusat maupun daerah agar turut melakukan pengawasan terhadap segala bentuk potensi pelanggaran terhadap penggunaan aset daerah dan negara. Selama ini cukup banyak kasus penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai peruntukkan. Untuk kasus perkebunan besar kelapa sawit di lahan PT Ruas Utama Jaya malah lebih ironis lagi jika terbukti.

” Ada yang berani membuka perkebunan sawit besar di lahan konsesi yang peruntukannya untuk HTI. Inikan aneh sekali. Pihak pemegang izin dan yang menanam sawit tersebut mesti diberi sanksi,” papar Felix.

Pada sisi lain, Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono, dalam sosialisasi implementasi UU Cipta Kerja nomor 11/2020 dan PP 24/2021 di Polda Riau belum lama ini menegaskan bahwa tidak ada pemutihan ataupun pengampunan bagi kepemilikan sawit dalam kawasan hutan. 

” Dalam UUCK tidak ada pemutihan dan pengampunan. Dalam pasal 110 B UUCK, kawasan yang kita selesaikan tetap akan berstatus kawasan hutan,” tegas Bambang.

Bambang Hendroyono yang juga dipercaya sebagai Ketua Tim Satuan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Implementasi (Satlakwasdal) UUCK ini mengatakan, pendekatan hukum yang digunakan memang ultimum remedium atau mengedepankan sanksi administratif. Namun bukan berarti sanksi hukum hilang begitu saja.

Jika sanksi administrasi dalam bentuk denda tidak dipenuhi, maka selanjutnya melangkah ke sanksi penegakan hukum berikutnya, mulai dari pencabutan izin dan paksaan pemerintah berupa penyitaan dan paksa badan.

” Pasal 110 A dan B hanya mengurusi kegiatan yang sudah terbangun dalam kawasan hutan. Jadi kalau ada yang bermain-main dalam kawasan hutan setelah UUCK tanpa memiliki perizinan atau persetujuan Menteri, segeralah berhenti karena pasti langsung dikenakan sanksi pidana,” tegas Bambang.

Sebelumnya Lembaga Pemantau Penyelenggaraan Negara (LPPN) Republik Indonesia juga mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia agar turun ke Kota Dumai terkait dugaan pemanfaatan lahan konsesi PT Ruas Utama Jaya (RUJ) untuk perkebunan sawit skala besar. Jika terbukti ada pelanggaran, Kementerian LHK diminta memberikan sanksi dan tindakan tegas.

” Aturannya sudah jelas, yakni Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan dipertegas dengan Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengrusakan Hutan . Kita minta Kementerian LHK agar menelusurinya ke lapangan,” ujar Ketua DPK LPPN RI Dumai, Slamet Riyadi didampingi Sekretaris Ahmad Danial, ST kepada media.

Lebih lanjut disampaikannya, Pemerintah Kota Dumai maupun stakeholder terkait masalah perkebunan dan kehutanan agar segera mengukur ulang seluruh lahan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri (HTI) yang ada di Kota Dumai.

” Pengukuran ulang penting dilakukan untuk mengetahui secara pasti apakah lahan yang dikelola itu sesuai perizinannya atau tidak. Jika terbukti ada pelanggaran, mereka tentu harus diberi sanksi tegas,” jelas Slamet Riyadi.

Diberitakan sebelumnya, sikap PT Ruas Utama Jaya (RUJ) dalam mengamankan lahan konsesi mereka ibarat pepatah “tajam ke bawah tumpul ke atas”. Ketika menghadapi masyarakat tempatan dengan modal kecil, mereka bertindak tegas dan melakukan pengusiran.

Sebaliknya, bagi kalangan pemodal besar yang memanfaatkan lahan perusahaan, diduga justru dilakukan pembiaran dan itu sudah berlangsung tahunan. Salah satunya terkait keberadaan perkebunan besar kelapa sawit yang diduga berada di areal konsesi PT Ruas Utama Jaya (RUJ).

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan, untuk sampai ke lokasi tersebut mesti melewati jalan tanah sepanjang kurang lebih 7 kilometer mulai simpang Tomas. Di sepanjang jalan yang dilalui tampak jejeran tiang listrik.

Kendati tidak ada penduduk, tiang listrik itu terpasang kurang lebih sepanjang 7 kilometer mengarah kawasan perkebunan sawit. Kiri kanan jalan yang dilalui juga terdiri dari tanaman sawit. Ujung aliran listrik berakhir di gardu yang berada di areal mess karyawan dan perkantoran perkebunan sawit.

Areal perkebunan sawit yang kabarnya mengatasnamakan Kelompok Tani ini memiliki luas 1500 hektar.  Saat ini usia sawit di perkebunan itu sekitar 5-6 tahun dan sudah bisa panen.

Kebun sawit besar diduga di kawasan PT RUJ itu berada di titik koordinat polygon 1°48’19” N  101°15’15” E, 1°48’47” N  101°15’09” E, 1°47’18” N  101°13’14” E, 1°48’04” N 101°12’46” E, 1°48’19” N  101°13’20” E, 1°48’14” N  101°13’49” E dan 1°48’47” N  101°13’50” E.

Di lokasi perkebunan sawit, tampak pintu ampang-ampangnya terbuat dari besi. Tidak semua orang bisa masuk dalam kawasan tersebut. Mereka harus melewati pos yang dijaga oleh petugas security kebun sawit. Di dalam kawasan tampak berdiri beberapa bangunan. Informasinya, selain kantor juga terdapat gudang dan barak karyawan.

” Luas lahannya lebih 1000 hektar bang. Udah ada yang panen. Tapi awal bulan kemarin, ada 8 karyawan yang keluar. Salah satunya asisten kebun. Sekarang tinggal beberapa orang saja. Tidak tahu juga kenapa mereka keluar,” ujar salah seorang sumber kepada media ini sambil menyebut nama pemilik kebun sawit yang diduga berada dalam kawasan PT RUJ itu.

Terkait dugaan adanya perkebunan sawit besar di kawasan konsesi perusahaan, Humas PT RUJ Zulkarnain yang dihubungi kupasberita.com hingga saat ini belum memberikan jawaban. Pertanyaan yang diajukan melalui Aplikasi WA juga tak ada tanggapan.

Pengelolaan lahan yang dilakukan PT Ruas Utama Jaya di wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan wilayah Kota Dumai berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.46/Menhut-II//2006 tertanggal 6 Maret 2006 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman seluas ± 34.600 Ha.

Kemudian PT. RUJ mendapatkan penambahan luas areal konsesi berdasarkan SK dari Menteri Kehutanan No. SK.18/Menhut-II/2007 tertanggal 5 Januari 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.46/MenhutII/2006 Tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu seluas 44.330 Ha.

Selanjutnya SK Adendum IUPHHK Nomor SK 641/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018 dengan luasan ± 39.810 Ha.**

Related posts